Maraknya penyimpangan perdagangan yang menunggangi kebijakan impor menunjukkan bahwa jaringan kartel di Indonesia masih sangat kuat.
Peningkatan permintaan ekspor dari luar negeri karena dari sisi kualitas produk industri tekstil Indonesia sudah bisa bersaing dengan produk sejenis dari negara lain.
Munculnya peraturan larangan dan pembatasan (Lartas) impor bahan baku industri membuat khawatir para pelaku industri.
Pemerintahan Presiden Jokowi diminta untuk jujur dan terbuka kepada publik perihal situasi dan kondisi perekonomian negara saat ini. Hal itu guna memastikan situasi negara saat ini kepada publik.
Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo menyebut kebijakan impor beras mengkhianati petani kita sendiri.
Kebijakan impor dilakukan sebagai upaya Pemerintah untuk memberikan pilihan varian daging kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau dan untuk pengendalian harga pangan terutama pada HBKN
Bangsa Indonesia tidak boleh tergadaikan oleh kebijakan impor pangan, khususnya komoditas bawang putih. Pasalnya, 95 persen kebutuhan bawang putih dalam negeri berasal dari impor.
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) berencana melaksanakan kebijakan impor dosen. Melihat hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra mengingatkan, kebijakan ini harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian.
Mendag Enggartiasto Lukita dinilai telah menciderai program Nawacita Presiden Jokowi. Hal itu terkait kebijakan impor sejumlah bahan pangan khususnya beras oleh Mendag.
Kebijakan impor serampangan selama ini disebut sebagai penyebab kurangnya daya beli terhadap produksi petani dalam negeri